DPP GMNI Desak Transparansi Proyek Masela: Groundbreaking Jangan Dipaksakan Sebelum Semua Jelas
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak agar rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Lapangan Gas Abadi di Blok Masela tidak dipaksakan sebelum seluruh aspek teknis, sosial, dan ekonomi dinyatakan jelas dan terbuka ke publik.
Ketua Bidang ESDM DPP GMNI, Adi Maliano, menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut tidak boleh hanya dikejar berdasarkan target waktu tanpa kesiapan substansi yang matang. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara rinci perkembangan proyek, khususnya pada tahap Front End Engineering Design (FEED) yang menjadi fondasi kelayakan konstruksi dan pembiayaan.
“Kami mendesak INPEX Corporation dan SKK Migas membuka secara transparan progres FEED kepada publik. Proyek bernilai puluhan miliar dolar ini bukan proyek tertutup. Negara dan rakyat berhak tahu sejauh mana kesiapan riil sebelum peletakan batu pertama dilakukan,” ujar Adi dalam keterangannya.
Ia menambahkan, kepastian timeline produksi harus disertai indikator capaian yang terukur dan mengikat, bukan sekadar estimasi yang berpotensi bergeser.
“Kalau deadline tidak jelas dan terus bergeser, negara berisiko menanggung kerugian ekonomi besar. Jangan sampai proyek strategis berubah menjadi beban fiskal karena lemahnya pengawasan dan perencanaan,” tegasnya.
Selain aspek teknis dan pembiayaan, DPP GMNI juga menyoroti persoalan sosial di sekitar wilayah proyek. Adi menekankan bahwa penyelesaian kompensasi tanam tumbuh bagi masyarakat terdampak harus dituntaskan sebelum konstruksi dimulai.
“Pembangunan tidak boleh berjalan di atas ketidakpastian hak warga. Hak masyarakat harus clear dulu, baru proyek berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Koperasi dan UMKM DPP GMNI, Malik, menuntut adanya jaminan konkret terkait keterlibatan industri lokal, pelaku UMKM, dan tenaga kerja daerah dalam rantai pasok proyek Blok Masela.
Menurutnya, proyek energi berskala besar seperti Masela seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan hanya memberikan manfaat kepada korporasi besar atau pihak tertentu.
“Proyek sebesar Masela harus menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika pelaku usaha lokal tidak dilibatkan secara nyata, maka manfaat proyek hanya akan dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.
DPP GMNI menegaskan bahwa percepatan proyek energi nasional tetap harus berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi. Organisasi tersebut menilai groundbreaking proyek Masela hanya layak dilakukan apabila seluruh aspek teknis, sosial, dan ekonomi telah dipastikan jelas serta disampaikan secara terbuka kepada publik.
Tinggalkan Balasan
