Wabup Tebo Bicara Perlindungan Pekerja Desa, Tapi Cakupan BPJS Baru 23,98 Persen
TEBO — Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi bicara soal pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan pekerja di lingkungan kelembagaan desa.
Namun, di tengah dorongan tersebut, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tebo baru mencapai 23,98 persen.
Angka itu disampaikan Nazar dalam kegiatan sebelumnya pada 22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Tebo saat itu mendorong peningkatan kepesertaan melalui sosialisasi dan agen BPJS di setiap desa.
Dua pekan kemudian, Pemkab Tebo kembali menggelar evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, Rabu (5/8/2026).
Nazar mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan perangkat desa dan pekerja dalam kelembagaan desa memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas.
Ia juga berharap tidak ada lagi perangkat maupun pekerja kelembagaan desa yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Persoalannya, belum ada angka terbaru yang menunjukkan apakah cakupan 23,98 persen tersebut sudah meningkat setelah berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah.
Begitu pula belum dijelaskan secara terbuka berapa jumlah perangkat desa dan pekerja kelembagaan desa yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal, perlindungan jaminan sosial bagi perangkat desa bukan sekadar program tambahan. Perda Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2025 telah mengatur jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa.
Nazar menyebut masih diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pekerja yang memenuhi kriteria dapat terdaftar.
Pernyataan tersebut menunjukkan masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemkab Tebo.
Sebab dengan cakupan baru 23,98 persen, pertanyaan masyarakat bukan lagi apakah pemerintah berkomitmen, tetapi seberapa cepat komitmen itu berubah menjadi perlindungan nyata.
Berapa cakupan terbaru? Berapa pekerja yang belum terlindungi? Dan kapan target perlindungan menyeluruh bisa tercapai?
Bagi pekerja desa, jawabannya penting. Sebab ketika risiko kerja terjadi, yang dibutuhkan bukan sekadar program atau evaluasi, tetapi jaminan bahwa mereka dan keluarganya benar-benar terlindungi.
Tinggalkan Balasan
