TINDAK Tantang Ketua KPK Usut Dugaan Korupsi Private Jet Pimpinan KPU

Jakarta – Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyoroti dugaan korupsi pengadaan fasilitas private jet untuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Kali ini, organisasi TINDAK secara terbuka menantang Ketua KPK untuk membuktikan keberanian lembaga antirasuah itu dalam membongkar dugaan penyimpangan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Koordinator Lapangan TINDAK, Bona Tua Sinaga, menilai penanganan kasus dugaan korupsi private jet sejauh ini berpotensi berhenti pada pemeriksaan formalitas apabila KPK hanya memeriksa pihak internal KPU tanpa menyentuh perusahaan penyedia jasa.

Dalam orasinya, Bona menegaskan bahwa publik sedang menunggu langkah konkret KPK untuk memanggil dan memeriksa direksi maupun pemilik PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang disebut sebagai penyedia fasilitas private jet bagi pimpinan KPU.

IMA Madina Desak Polda Sumut Tindak Mafia PETI di Perbatasan Tapsel–Madina

43 menit

“Kami menantang Ketua KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga antirasuah ini masih memiliki keberanian dan integritas. Jangan hanya berani memeriksa bawahan atau pihak administratif semata, tetapi takut menyentuh pihak perusahaan dan aktor utama di balik dugaan korupsi private jet pimpinan KPU,” tegas Bona.

TINDAK menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Mulai dari dugaan mark-up anggaran, proses penunjukan perusahaan yang dinilai tidak transparan, hingga potensi gratifikasi dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada PT Alfalima Cakrawala Indonesia. Menurut TINDAK, perusahaan yang disebut masih tergolong baru itu justru mampu memperoleh proyek bernilai besar yang berkaitan dengan fasilitas elite negara. Kondisi tersebut dinilai layak menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Kurir 58 Kilogram Sabu yang Pernah Buron dari Polda Jambi Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jambi

1 hari

Bona menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal penyewaan pesawat, melainkan menyangkut penggunaan uang rakyat serta integritas penyelenggara pemilu.

“Ini bukan sekadar soal sewa pesawat. Ini menyangkut penggunaan uang rakyat, integritas penyelenggara pemilu, dan dugaan adanya permainan kekuasaan dalam proyek negara,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, TINDAK mendesak KPK segera mengambil langkah konkret dengan:

1. Memanggil dan memeriksa direksi serta pemilik PT Alfalima Cakrawala Indonesia.
2. Mengusut dugaan mark-up dalam kontrak pengadaan private jet.
3. Menelusuri dugaan gratifikasi dan aliran dana kepada pihak tertentu.
4. Membuka manifest penerbangan serta pihak-pihak yang menikmati fasilitas private jet tersebut.
5. Memanggil seluruh pihak di lingkungan KPU yang mengetahui dan menyetujui pengadaan itu.

TINDAK juga mengingatkan bahwa publik kini mengawasi keberanian KPK dalam menangani kasus yang diduga melibatkan kepentingan elite dan proyek bernilai fantastis. Jika KPK dinilai hanya berani menyasar pihak administratif tanpa menyentuh aktor utama maupun pihak korporasi, lembaga antirasuah itu dikhawatirkan kembali mendapat stigma “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Desakan ini muncul di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kasus korupsi besar. Karena itu, langkah KPK dalam mengusut dugaan pengadaan private jet pimpinan KPU dipandang akan menjadi ujian serius bagi independensi dan keberanian lembaga tersebut.