Jalan Rusak, Akses Terbatas, Bupati Tanjab Barat Kembali Janjikan Pemerataan Infrastruktur 2027
Tanjab Barat – Bagi masyarakat di wilayah yang akses jalannya masih menjadi persoalan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Jalan menentukan apakah hasil kebun dapat dibawa ke pasar, anak-anak dapat berangkat sekolah, warga bisa memperoleh pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan.
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menempatkan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah saat menyerahkan KUA-PPAS APBD 2027 kepada DPRD pada 20 Juli 2026. Salah satu prioritas tersebut adalah pemerataan pembangunan infrastruktur.
Namun, prioritas itu muncul setelah ruang belanja modal pemerintah daerah mengalami penurunan tajam.
Dalam APBD 2026, belanja modal Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebesar Rp46,07 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp24,77 miliar dialokasikan untuk jalan, jaringan dan irigasi.
Angka tersebut jauh di bawah realisasi belanja modal 2025 yang mencapai Rp674,01 miliar atau 98,70 persen dari anggaran.
Perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat.
Pada Oktober 2025, Anwar Sadat menyampaikan bahwa pemangkasan transfer sekitar Rp592 miliar berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat itu memperkirakan APBD 2026 turun dari sekitar Rp1,7 triliun menjadi sekitar Rp1,1 triliun.
Dalam kondisi tersebut, Anwar Sadat menyatakan tidak akan ada belanja modal pada 2026 karena anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan wajib, termasuk pembayaran gaji PPPK dan sektor kesehatan.
Namun, Perda APBD 2026 yang kemudian ditetapkan tetap mencantumkan belanja modal sebesar Rp46,07 miliar.
Persoalan pembangunan kemudian tidak berhenti pada besaran anggaran. DPRD Tanjung Jabung Barat sebelumnya telah menyoroti pemerataan infrastruktur dalam evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
Dalam pandangan fraksi DPRD pada April 2026, pembangunan diminta tidak terpusat di wilayah tertentu dan harus menjangkau seluruh kecamatan.
Catatan tersebut penting karena Tanjung Jabung Barat bukan hanya berbicara tentang pusat pemerintahan. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas dengan masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan dan menggantungkan aktivitas sehari-hari pada konektivitas antarwilayah.
Ketika akses jalan terganggu, dampaknya tidak berhenti pada kendaraan yang melintas. Biaya distribusi hasil pertanian dan perkebunan dapat meningkat. Waktu tempuh masyarakat menjadi lebih panjang. Akses terhadap sekolah, fasilitas kesehatan dan pusat perdagangan ikut terdampak.
Bagi masyarakat yang hidup jauh dari pusat kota, kondisi jalan dan akses transportasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ketika pemerataan infrastruktur kembali ditetapkan sebagai prioritas pada 2027, yang dibutuhkan bukan sekadar mencantumkannya dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menentukan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
APBD 2027 saat ini masih dalam tahap pembahasan. Besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum menjadi angka final.
Di sinilah arah kebijakan Anwar Sadat akan diuji melalui angka.
Berapa anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk jalan dan infrastruktur dasar? Kecamatan mana yang menjadi prioritas? Berapa kilometer jalan yang akan dibangun atau diperbaiki? Berapa desa yang memperoleh akses? Dan berapa masyarakat yang akan menerima manfaat langsung?
Pertanyaan tersebut menjadi penting setelah belanja modal turun jauh dari realisasi 2025.
Pemerintah daerah telah menyatakan pemerataan pembangunan sebagai prioritas. DPRD juga sebelumnya telah menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Kini, masyarakat menunggu apakah prioritas tersebut akan berubah menjadi pembangunan yang benar-benar terlihat di lapangan.
Sebab bagi warga yang setiap hari melewati jalan rusak, membawa hasil kebun dengan kendaraan yang sulit melintas, atau harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan pelayanan dasar, pembangunan bukanlah angka dalam APBD.
Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui.
Pembangunan adalah hasil panen yang bisa sampai ke pasar.
Pembangunan adalah anak yang dapat pergi ke sekolah tanpa menghadapi akses yang sulit.
Dan pembangunan adalah pelayanan dasar yang dapat dijangkau tanpa harus berhadapan dengan jarak dan kondisi infrastruktur yang menjadi penghalang.
Anwar Sadat kini kembali menjadikan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas 2027. Setelah ruang fiskal 2026 menyempit, APBD 2027 akan menunjukkan seberapa jauh prioritas tersebut diterjemahkan menjadi anggaran, proyek dan akses pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Tanjung Jabung Barat.
Tinggalkan Balasan
