Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, GMNI Jambi Serukan Perlawanan ke Partai Politik Perampas Konstitusi
ArahNegeri – Usulan agar Kepala Daerah kembali dipilih melalui mekanisme komposisi parlemen menuai penolakan keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jambi. Ketua GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang menilai wacana tersebut adalah langkah mundur demokrasi dan bentuk nyata perampasan hak berpolitik rakyat.
Ludwig menegaskan dengan terang-terangan bahwa GMNI Jambi siap melakukan aksi demonstrasi di setiap Kantor Partai Politik di Provinsi Jambi yang secara terbuka mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
”Ini bukanlah sekedar wacana elit, ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Jika kedepan ada Partai Politik di Jambi yang mendukung skema ini, maka bukan lagi Kantor DPRD atau Kantor Gubernur Jambi yang kami jadikan sebagai titik aksi demonstrasi, melainkan setiap kantor Partai Politik yang mendukung usulan tersebut”, tegas Ludwig dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Ludwig menyoroti kondisi demokrasi politik lokal di Jambi yang dinilainya telah menunjukkan gejala kemerosotan yang serius. Ia mencontohkan keadaan Jambi saat ini dimana struktur kepemimpinan Legislatif dan Eksekutif di Jambi yang diisi oleh aktor-aktor politik dengan latar belakang Partai Politik yang sama telah berdampak pada melemahnya fungsi checks and balances dalam pemerintahan daerah.
”Situasi saat ini menjadi bukti bahwa roh demokrasi dalam birokrasi sudah sangat merosot, fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif tidak berjalan optimal, fungsi penganggaran cenderung kompromistis dan sikap kritis antar lembaga negara di daerah semakin tumpul”, ujarnya.
Menurutnya, jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, maka konsentrasi kekuasaan akan semakin menguat di tangan elit politik dan berpotensi memperparah praktik transaksional, konflik kepentingan, serta menutup ruang kontrol publik.
GMNI Jambi menilai bahwa berbagai persoalan dalam Pilkada langsung, seperti politik uang dan tingginya biaya politik, tidak dapat dijadikan dalih untuk mencabut hak pilih rakyat, melainkan harus diselesaikan melalui reformasi sistem pemilu dan penegakan hukum yang tegas.
“Alasan efisiensi anggaran dan maraknya praktik money politik bukan dalil yang tepat untuk menggiring kekuatan mutlak di tangan DPRD dalam menentukan Kepala Daerah. Terlebih jika negara saat ini mengamini masih marak praktik money politik seakan mempertegas sikap-sikap Calon anggota Dewan di setiap daerah yang masih menjalankan money politik kepada rakyat sebagai konstituen. Solusinya bukan menarik kembali kedaulatan rakyat ke tangan segelintir elit parlemen. Demokrasi harus diperbaiki, bukan dipangkas,” tambahnya.
GMNI Jambi menyatakan akan terus memantau sikap partai-partai politik di daerah serta mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi dan semangat reformasi.
Tinggalkan Balasan
