Belum Jera Bencana, Hasrat Prabowo Tambah Lahan Sawit di Papua Tuai Kecaman Publik
ARAH NEGERI — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah luas kebun kelapa sawit di Papua menuai beragam respons dari publik. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi biodiesel, namun di sisi lain muncul kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan dan sosial.
Dalam beberapa pernyataannya, Presiden Prabowo menilai Papua memiliki potensi lahan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada energi. Pengembangan sawit dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus mendorong Papua menjadi salah satu lumbung energi nasional.
Namun, wacana ini tidak luput dari kritik. Sejumlah kalangan akademisi dan pegiat lingkungan mengingatkan bahwa Papua merupakan salah satu wilayah dengan hutan alam terbesar dan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Perluasan kebun sawit dikhawatirkan mempercepat laju deforestasi, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan emisi karbon akibat alih fungsi hutan.
Selain isu lingkungan, dampak sosial juga menjadi sorotan. Pengalaman investasi skala besar di Papua selama ini dinilai belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Kekhawatiran muncul bahwa pembukaan lahan baru berpotensi memicu konflik agraria, terutama jika tidak disertai dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Pengamat kebijakan publik menilai, tujuan ketahanan energi nasional memang penting, namun tidak bisa dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka menekankan perlunya kajian mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan yang transparan, pemetaan wilayah yang benar-benar layak dikembangkan, serta keterlibatan aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan.
Hingga kini, pemerintah belum merinci secara detail lokasi, skema pengelolaan, maupun batasan lingkungan dari rencana perluasan sawit tersebut. Publik menunggu kejelasan agar kebijakan yang diambil tidak mengulang pola pembangunan eksploitatif, melainkan mampu menyeimbangkan kepentingan energi nasional dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial di Papua.
Tinggalkan Balasan
